Jakarta –
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tengah melakukan konsultasi publik terkait aturan klasifikasi game yang saat ini sedang disusun.
Dalam Rancangan Peraturan Menteri (RPM) terbaru ini akan mengatur klasifikasi game guna sebagai upaya percepatan pengembangan industri game nasional.
“RPM tersebut akan menggantikan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Permainan Interaktif Elektronik yang masih mengacu ke Peraturan Menteri Nomor 82 Tahun 2012,” kata Kominfo dalam siaran persnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kominfo telah menyusun RPM klasifikasi game terbaru yang terdiri cakupan materinya terdiri dari tujuh bab.
Bab I tentang Ketentuan Umum yang memuat, Definisi terminologi-terminologi yang digunakan di dalam batang tubuh dan Ruang Lingkup Peraturan Menteri.
Bab II tentang Klasifikasi Gim yang memuat Kewajiban Penerbit Gim, Tata Cara Klasifikasi Gim, khususnya kategori kriteria konten dan kelompok usia pengguna gim.
Bab III tentang Pengawasan yang memuat Mekanisme Pengawasan Gim dan Komite Klasifikasi Gim.
Bab IV tentang Peran Masyarakat yang memuat pengaturan terkait hak Masyarakat atau Pengguna Gim dalam menyampaikan aduan atas ketidaksesuaian hasil Klasifikasi Gim yang dapat dilakukan melalui dalam jaringan (daring) atau luar jaringan (luring).
Bab V tentang Sanksi Administratif yang memuat pengaturan terkait sanksi terhadap Penerbit berupa teguran tertulis, pemblokiran sementara dan pemutusan akses.
Bab VI tentang Ketentuan Peralihan yang memuat pengaturan terkait masa peralihan bagi Penerbit Gim untuk mengajukan Klasifikasi Gim.Dan, Bab VII tentang Ketentuan Penutup.
Adapun, RPM klasifikasi game ini dirancang oleh Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika) yang disebutkan telah melibatkan pemangku kepentingan terkait. Kominfo menyebutkan proses pembuatan RPM ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Konsultasi publik RPM klasifikasi game terbaru ini dilakukan sampai 5 Agustus 2023. Apabila ada masukan terkait aturan tersebut, bisa disampaikan melalui email tu.setdi[email protected] atau [email protected].
Simak Video “Alasan Kominfo Tak Langsung Respons AI dengan Regulasi“
[Gambas:Video 20detik]
(agt/agt)